Lonjakan PHK Capai 46 Ribu Kasus Sejak Januari-Agustus 2024: Fokus Utama Kemnaker dan Tantangan di Masa Depan
![Lonjakan PHK Capai 46 Ribu Kasus Sejak Januari-Agustus 2024: Fokus Utama Kemnaker dan Tantangan di Masa Depan](https://palpos.disway.id/upload/1abe7fb40896b38d0966789ecb292e18.jpg)
Lonjakan PHK Capai 46 Ribu Kasus Sejak Januari-Agustus 2024: Fokus Utama Kemnaker dan Tantangan di Masa Depan.-Palpos.id-Youtube
Banyak korban PHK yang mungkin perlu menjalani pelatihan ulang atau bahkan beralih ke sektor pekerjaan yang berbeda agar dapat bersaing dalam pasar kerja yang semakin ketat.
Tantangan Ekonomi dan Ketenagakerjaan di Masa Depan
Tingginya angka PHK ini, menurut Eisha Rachbini, seorang peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), menunjukkan bahwa pemerintah harus segera mengambil langkah-langkah yang lebih terfokus dan cepat.
Eisha menekankan pentingnya upaya menjaga daya beli masyarakat, terutama bagi mereka yang terkena dampak PHK.
"Pemerintah perlu segera memberikan subsidi kepada korban PHK dan menyediakan program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan mereka," kata Eisha dalam sebuah diskusi yang berlangsung pada 27 Agustus 2024 lalu.
Eisha juga menyoroti pentingnya mempercepat masa tunggu para pencari kerja agar mereka dapat segera kembali bekerja.
"Jadi masa tunggu untuk mencari pekerjaan bisa dipercepat," ujarnya.
Dalam jangka panjang, Eisha menyarankan pemerintah untuk melakukan transformasi ekonomi yang lebih mendasar.
Langkah-langkah seperti reindustrialisasi, peningkatan iklim usaha, optimalisasi hilirisasi sumber daya alam, dan menarik lebih banyak investasi yang dapat membuka lapangan pekerjaan baru, menjadi sangat penting.
"Transformasi ekonomi jangka panjang diperlukan agar Indonesia bisa lebih tahan terhadap guncangan ekonomi global dan mampu menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan," tambahnya.
Peran Pemerintah Daerah dalam Mengatasi PHK
Selain upaya dari pemerintah pusat, peran pemerintah daerah juga sangat penting dalam mengatasi gelombang PHK yang terjadi di berbagai wilayah.
Pemerintah daerah di provinsi-provinsi terdampak seperti Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan Banten perlu bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk merumuskan strategi yang sesuai dengan kondisi lokal.
Di Jawa Tengah, misalnya, pemerintah daerah bisa memperkuat sektor industri kreatif dan pariwisata sebagai alternatif penggerak ekonomi baru.
Mengingat potensi pariwisata Jawa Tengah yang besar, diversifikasi ekonomi melalui pengembangan destinasi wisata dan pelestarian budaya lokal dapat menjadi solusi jangka panjang yang efektif.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: