Perbedaan Antara PNS dan Karyawan BUMN: Dari Hak, Kewajiban hingga Penghasilan

Setiap calon PNS harus melewati beberapa tahapan, mulai dari seleksi administrasi, Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), hingga Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). 

SKD adalah ujian berbasis komputer yang mengukur kemampuan dasar, termasuk pengetahuan umum, karakteristik pribadi, dan logika berpikir. 

Setelah lulus dari semua tahapan seleksi, peserta akan diangkat menjadi CPNS dan menjalani masa percobaan selama satu tahun sebelum diangkat menjadi PNS penuh.

Seperti diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017, masa percobaan ini merupakan bagian integral dari proses pengangkatan CPNS menjadi PNS. 

BACA JUGA:Pusri Aktif Sosialisasi Program UMKM dan Rumah BUMN

BACA JUGA:Perkuat Sinergi BUMN dengan UMKM Lokal, Loto Srinaita Ginting Kunjungi Rumah BUMN Jambi

Setelah menyelesaikan masa percobaan, CPNS akan memperoleh Nomor Induk Pegawai (NIP) yang menandakan status resmi mereka sebagai PNS.

Rekrutmen Karyawan BUMN

Sementara itu, rekrutmen karyawan BUMN dilaksanakan oleh masing-masing perusahaan BUMN, baik melalui perekrutan mandiri ataupun melalui program Rekrutmen Bersama BUMN yang digagas oleh Kementerian BUMN dan Forum Human Capital Indonesia (FHCI). 

Berbeda dengan CPNS yang memiliki proses seragam di seluruh Indonesia, rekrutmen BUMN dapat bervariasi tergantung kebijakan masing-masing perusahaan.

Beberapa perusahaan BUMN besar seperti PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT Pos Indonesia (Persero) memiliki proses seleksi yang cukup ketat, termasuk tes kemampuan bidang (TKB), wawancara, tes kesehatan (medical check up), dan analisis media sosial. 

BACA JUGA:Setor Dividen Rp3,09 Triliun, Kementerian BUMN Dukung PLN Lanjutkan Transformasi Bisnis

BACA JUGA:BSI Telah Masuk 5 Besar BUMN Kapitalisasi Pasar Terbesar

Tahapan seleksi ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon karyawan BUMN memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Perbedaan Hak dan Kewajiban

Sumber: