Kemenkumham Sumsel Gelar Kegiatan Percepatan Pengelolaan Barang Milik Negara

Kegiatan ini memberikan kesempatan bagi setiap satuan kerja untuk mendapatkan penjelasan langsung mengenai prosedur dan mekanisme yang berlaku.

Hal ini sangat penting, mengingat kompleksitas dalam pengelolaan BMN sering kali menjadi hambatan bagi satuan kerja dalam melaksanakan tugas mereka.

Kegiatan ini juga didukung oleh Biro Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI.

Putu Astidjanti, pengelola pengadaan barang/jasa muda, hadir bersama timnya untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang proses pengusulan.

Ia menggarisbawahi pentingnya kelengkapan data dukung dalam setiap usulan penghapusan atau pemindahtanganan BMN rusak berat.

BACA JUGA:Kadivyankumham Kemenkumham Sumsel Sampaikan Isu Strategis Produk Hukum Daerah Sumatera Selatan

BACA JUGA:Kemenkumham Siap Bertransformasi dalam Kabinet Merah Putih

“Pastikan semua dokumen dan data dukung yang diperlukan dipersiapkan dengan baik sebelum diajukan melalui aplikasi SIMAN V2. Ini akan memudahkan proses dan mempercepat penyelesaian pengelolaan BMN kita,” jelas Putu.

Aplikasi SIMAN V2 sendiri merupakan sistem informasi yang dirancang untuk membantu pengelolaan BMN dengan lebih efisien dan transparan.

Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan setiap satuan kerja dapat mengelola data barang milik negara dengan lebih baik, serta mempermudah proses pemindahtanganan dan penghapusan barang.

Dalam sesi diskusi, banyak peserta yang menyampaikan kendala-kendala yang mereka hadapi dalam pengelolaan BMN.

Beberapa satuan kerja mengeluhkan kurangnya sosialisasi mengenai prosedur yang berlaku, sementara yang lain menginginkan adanya dukungan lebih dalam hal teknis.

BACA JUGA:Kemenkumham Sumsel Lakukan Pendampingan Pendaftaran Nanas Prabumulih sebagai Indikasi Geografis

BACA JUGA:Kemenkumham Sumsel Monev Satuan Kerja, Tinjau Standar Pelayanan Hingga Pengelolaan Anggaran dan BMN

Benny Risky menanggapi dengan positif, berjanji untuk meningkatkan komunikasi dan dukungan kepada semua satuan kerja agar pengelolaan BMN dapat berjalan lebih lancar.

Sumber: