Dampak Pemangkasan Anggaran Perjalanan Dinas pada Sektor Usaha Perhotelan: Proyeksi Pendapatan Terancam

Kegiatan yang terjadwal dari pemerintah biasanya memberikan keuntungan besar bagi hotel karena pemesanan dilakukan lebih awal dan dengan kepastian pembayaran. 

Banyak hotel bahkan sudah menyiapkan proyeksi keuntungan tahunan berdasarkan jadwal agenda pemerintahan. 

BACA JUGA:Tersandung Kasus Perjalanan Dinas Fiktif, Pj Walikota Prabumulih Tegaskan Kadishub Pensiun Dini

BACA JUGA:Perjalanan Dinas Fiktif, Kejari Prabumulih Geledah Rumah Kadishub dan Kasubbag Keuangan, Sita 2 Laptop dan HP

Namun, dengan adanya instruksi pemangkasan anggaran ini, proyeksi tersebut terancam dan dapat memberikan dampak ekonomi signifikan, terutama bagi hotel-hotel yang tidak berada di destinasi wisata populer.

Efek Multiplier Terhadap Ekonomi Daerah

Selain menekan pendapatan hotel, kebijakan ini juga dikhawatirkan akan berdampak lebih luas pada sektor ekonomi daerah.

Kegiatan pemerintah di hotel biasanya juga menyerap tenaga kerja lokal serta meningkatkan penjualan dari sektor lain seperti makanan, minuman, dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang biasa berkolaborasi dalam berbagai agenda.

Maulana menyatakan bahwa PHRI mendukung upaya efisiensi anggaran pemerintah. 

BACA JUGA:Hitung Kerugian Keuangan Negara Kasus Dugaan Perjalanan Dinas Fiktif, Kejari Prabumulih Gandeng APIP

BACA JUGA:Kejari Prabumulih Segera Tetapkan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Perjalanan Dinas Fiktif

Namun, ia berharap pemerintah juga mempertimbangkan dampak kebijakan ini pada roda ekonomi di berbagai daerah. 

"Jika pembatasan perjalanan dinas semakin meningkat, dampaknya juga akan meluas ke usaha mikro dan pekerja hotel yang mungkin menghadapi pengurangan jam kerja atau bahkan pengurangan karyawan," jelasnya.

Proyeksi dan Harapan Pengusaha Hotel

Di tengah situasi yang menantang ini, pengusaha hotel berharap pembatalan kegiatan pemerintah dapat dikelola agar tidak menimbulkan penurunan pendapatan yang drastis, terutama di kuartal akhir tahun yang menjadi masa puncak reservasi. 

Banyak agenda pemerintah yang sudah memiliki jadwal tetap, sehingga pembatalan mendadak tidak hanya merugikan hotel tetapi juga menimbulkan ketidakpastian dalam perencanaan bisnis. 

BACA JUGA:BREAKINGNEWS : Kejari Prabumulih Geledah Kantor Dinas Perhubungan Terkait Kasus Perjalanan Dinas Fiktif !

Sumber: