Rakorda SNLIK 2025: OJK dan BPS Sumatera Selatan Bersinergi Menuju Keuangan Inklusif

Rakorda SNLIK 2025: OJK dan BPS Sumatera Selatan Bersinergi Menuju Keuangan Inklusif

Rakorda SNLIK 2025: OJK dan BPS Sumatera Selatan Bersinergi Menuju Keuangan Inklusif-Foto:dokumen palpos-

Palembang, PALPOS.ID - 7 Januari 2025 – Dalam rangka mendukung pencapaian target nasional inklusi keuangan sebesar 98% sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) untuk persiapan Survei Nasional Literasi dan inklusi keuangan (SNLIK) tahun 2025.

Kegiatan ini berlangsung di Kantor OJK Provinsi Sumatera Selatan pada 7 Januari 2025, dengan menghadirkan Kepala OJK Provinsi Sumatera Selatan, Arifin Susanto, dan Kepala BPS Provinsi Sumatera Selatan, Moh. Wahyu Yulianto, sebagai narasumber utama.

Rakorda ini menjadi bagian penting dari persiapan pelaksanaan SNLIK 2025 di Sumatera Selatan, yang akan menjadi salah satu provinsi sasaran survei nasional tersebut.

Survei ini dirancang untuk memetakan tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat, sekaligus mengevaluasi efektivitas berbagai program edukasi keuangan yang telah dijalankan.

BACA JUGA:Indonesia Darurat DBD: 1.239 Korban Jiwa hingga Oktober 2024, Tertinggi di Asia Tenggara!

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Nusa Tenggara Barat: Calon Kabupaten Sumbawa Tengah Optimalkan Sumber Daya Lokal

Selain itu, SNLIK 2025 juga akan menjadi referensi utama dalam penyusunan strategi peningkatan literasi dan inklusi keuangan di masa mendatang.

Tujuan dan Fokus Rakorda SNLIK 2025

Kepala OJK Provinsi Sumatera Selatan, Arifin Susanto, menjelaskan bahwa Rakorda ini bertujuan menyelaraskan strategi pelaksanaan survei, membangun sinergi antara OJK dan BPS di tingkat daerah, serta mengoordinasikan kebutuhan teknis dan administrasi survei.

“Survei ini adalah upaya bersama untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang lebih baik terhadap layanan keuangan.

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Nusa Tenggara Barat: Usulan Pembentukan Kota Selong untuk Sektor Perdagangan

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Nusa Tenggara Barat: Pembentukan Kabupaten Lombok Selatan untuk Menarik Wisatawan

Kami ingin survei ini memberikan gambaran yang akurat dan komprehensif tentang literasi dan inklusi keuangan masyarakat di Sumatera Selatan,” ujar Arifin.

Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Sumatera Selatan, Moh. Wahyu Yulianto, menekankan pentingnya sinergi antara OJK dan BPS untuk keberhasilan survei ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: