Pemekaran Wilayah Kalimantan Utara: Calon Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan Terus Digaungkan

PALPOS.ID - Pemekaran Wilayah Kalimantan Utara: Calon Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan Terus Digaungkan.

Wacana pemekaran wilayah di Provinsi Kalimantan Utara kembali menjadi perhatian publik, khususnya usulan pembentukan Calon Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan (Kabupaten BDP) yang akan dimekarkan dari wilayah Kabupaten Nunukan. 

Aspirasi ini kian menggema, seiring kuatnya dukungan dari berbagai tokoh adat, tokoh masyarakat, dan sejumlah organisasi pemuda lokal.

Calon Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan diusulkan memiliki ibu kota di Kecamatan Sebuku, salah satu wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, Malaysia. 

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Kalimantan Utara: Calon Kabupaten Sungai Kayan Bersiap Menjadi Daerah Otonomi Baru

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Kalimantan Utara: Calon Kota Tanjung Selor Dapat Dukungan Masyarakat

Pemekaran ini bukan semata soal pemisahan administratif, tetapi juga menyangkut isu strategis seperti pemerataan pembangunan, penguatan identitas budaya Dayak, dan peningkatan pelayanan publik di wilayah perbatasan.

Kabupaten Nunukan saat ini merupakan salah satu wilayah terbesar dan terluas di Kalimantan Utara. 

Namun, besarnya wilayah ini tidak serta-merta menjamin pelayanan yang optimal bagi seluruh warganya, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah-daerah pelosok, seperti Kecamatan Sebuku, Lumbis, Lumbis Ogong, Sembakung, Tulin Onsoi, dan sekitarnya.

Wacana pembentukan Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan sudah bergulir sejak lebih dari satu dekade lalu. 

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Kalimantan Utara: Usulan Pembentukan Kota Sebatik Terus Diperjuangkan

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Kalimantan Utara: Usulan Pembentukan 6 Kabupaten dan Kota Baru Terus Melaju

Namun, aspirasi tersebut kembali menguat dalam beberapa tahun terakhir karena meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keterwakilan dan kedaulatan wilayah sendiri.

Menurut tokoh masyarakat Sebuku, Yulius Dey, pemekaran Kabupaten BDP sangat penting demi mewujudkan pembangunan yang merata dan berbasis kearifan lokal.

Sumber: