Mutasi Letjen Kunto Arief Wibowo: Antara Profesionalisme dan Nuansa Politik

Hendardi juga menyoroti bahwa mutasi dan pembatalannya tidak melibatkan Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti), yang seharusnya berperan dalam proses tersebut.

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, juga menganggap bahwa pembatalan mutasi dalam waktu singkat adalah hal yang tidak lazim di TNI. 

Ia menilai bahwa keputusan tersebut terkesan tergesa-gesa dan bernuansa politis, terutama karena pengganti Letjen Kunto adalah perwira yang dikenal dekat dengan mantan Presiden Joko Widodo.

BACA JUGA:Pamona Raya Calon Kabupaten Baru di Sulawesi Tengah: Mendorong Pariwisata dan Identitas Budaya Etnis Pamona

BACA JUGA:Buka Puasa Bersama Forkopimda, TNI-Polri, dan Tokoh Agama, HD: Penting Menjaga Ukhuwah dan Keakraban

Keterkaitan dengan Tuntutan Purnawirawan TNI

Mutasi Letjen Kunto terjadi di tengah munculnya tuntutan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang mendesak pencopotan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI. 

Forum ini, yang turut ditandatangani oleh Try Sutrisno, menilai bahwa pencalonan Gibran sebagai Wapres cacat hukum dan bertentangan dengan konstitusi. 

Mereka juga mengkritik Presiden Jokowi atas dugaan intervensi dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin merespons tuntutan tersebut dengan menyatakan bahwa pemerintah mendengarkan semua masukan dari para senior purnawirawan. 

BACA JUGA:Mahasiswa UI Gugat UU TNI ke Mahkamah Konstitusi: Sorotan terhadap Minimnya Partisipasi Publik

BACA JUGA:Menkum Supratman Berdialog dengan Mahasiswa Trisakti tentang RUU TNI

Namun, ia menegaskan bahwa soliditas pemerintahan tidak terganggu oleh isu tersebut.

Opini dan Tulisan Letjen Kunto Sebelumnya

Sebelum dimutasi, Letjen Kunto pernah menulis opini berjudul "Etika Menuju 2024" saat menjabat sebagai Pangdam III/Siliwangi. 

Sumber: