Usulan Penguatan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional: Langsung di Bawah Presiden Agar Tupoksi Efektif

Presiden Prabowo menegaskan bahwa sistem outsourcing harus segera dihapuskan karena membuka ruang eksploitasi buruh.

Namun, ia juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan pekerja dan iklim investasi.

“Saya juga akan meminta Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional bagaimana caranya secepat-cepatnya menghapus outsourcing, tapi kita juga harus realistis, kita juga harus menjaga kepentingan para investor,” tegasnya.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa Pemerintah menyadari tantangan besar dalam menyeimbangkan antara upaya perlindungan buruh dan menjaga iklim usaha agar tetap kompetitif di tingkat global.

Menuju Sistem Kesejahteraan Buruh yang Inklusif dan Modern

Jika dikelola dengan baik dan berada langsung di bawah Presiden, DKBN berpotensi menjadi alat perubahan sistemik dalam dunia ketenagakerjaan Indonesia. Beberapa tantangan yang dapat dijawab oleh DKBN di antaranya:

Standarisasi upah minimum antar daerah

Jaminan sosial buruh informal dan pekerja migran

Perlindungan pekerja perempuan dan disabilitas

Sistem pengupahan berbasis produktivitas dan kompetensi

Regulasi fleksibel namun adil bagi UMKM

DKBN juga bisa menjadi forum yang meredakan gejolak buruh tahunan seperti unjuk rasa May Day, dengan lebih banyak dialog kebijakan berbasis data dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan.

Jangan Hanya Gimmick Politik

Meski inisiatif ini terlihat progresif, beberapa pengamat menilai pemerintah perlu berhati-hati agar DKBN tidak sekadar menjadi gimmick politik untuk menarik simpati buruh. 

Keberlanjutan, pendanaan, dan independensi dewan ini harus dijamin sejak awal.

Sumber: