Pemekaran Wilayah Sumatera Selatan: Provinsi Sumselbar Menguat dengan Dukungan Potensi Wilayah Terluas

Tokoh-tokoh adat, pemuka agama, kepala daerah, akademisi, hingga aktivis masyarakat sipil telah melakukan berbagai upaya konsolidasi:

Forum Diskusi Masyarakat Sumselbar

Petisi Online dan Offline

Dialog dan Audiensi ke Kementerian Dalam Negeri

Penyusunan Naskah Akademik DOB

Dukungan juga mengalir dari tokoh diaspora asal Sumselbar yang kini berada di Jakarta, Palembang, hingga luar negeri.

Mereka memandang Sumselbar sebagai peluang untuk membangun daerah asal dengan pendekatan baru dan tata kelola yang lebih responsif.

Alasan Strategis Pemekaran Sumselbar

1. Dekatkan Layanan Pemerintahan

Daerah seperti Muratara atau PALI memerlukan waktu berjam-jam untuk mengakses layanan pemerintahan di Palembang. 

Pemekaran akan menghadirkan pusat administrasi yang lebih dekat dan efisien.

2. Pemerataan Anggaran Pembangunan

Selama ini, konsentrasi pembangunan masih terfokus di kawasan timur dan tenggara Sumsel. 

Dengan status provinsi, Sumselbar bisa mengakses dana transfer pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Insentif Daerah (DID) secara mandiri.

3. Optimalisasi Sumber Daya Alam

Wilayah seperti Muara Enim dan Lahat memiliki cadangan batu bara dan energi panas bumi yang melimpah. Namun, pemanfaatannya masih belum maksimal karena faktor birokrasi pusat daerah. 

Sumselbar bisa mempercepat proses investasi melalui otonomi perizinan.

4. Peningkatan Daya Saing Wilayah

Dengan penataan wilayah yang baik, Sumselbar dapat menjadi pusat ekonomi baru di barat Sumatera Selatan yang berbatasan langsung dengan Jambi dan Bengkulu.

Dilema dan Tantangan: Antara Harapan dan Realitas

Moratorium DOB oleh Pemerintah Pusat

Hingga kini, pemerintah pusat masih menerapkan moratorium pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB). 

Sumselbar termasuk dalam antrian panjang daerah yang menunggu restu pusat. 

Namun, gelombang aspirasi yang terus menguat bisa menjadi tekanan politik positif untuk mencabut moratorium secara selektif.

Kesiapan Infrastruktur dan SDM

Mendirikan provinsi baru berarti harus menyediakan gedung pemerintahan, kantor DPRD, rumah sakit provinsi, universitas negeri, dan perangkat birokrasi lainnya. Ini membutuhkan perencanaan dan dana yang tidak sedikit.

Koordinasi Antarwilayah dan Penguatan Identitas

Keterlibatan kabupaten dari provinsi lain seperti Sarolangun dan Rejang Lebong harus diikuti dengan persetujuan DPRD dan Gubernur asal masing-masing daerah, serta harmonisasi kebijakan lintas provinsi.

Media Sosial sebagai Penggerak Aspirasi

Sumber: berbagai sumber