Pemekaran Wilayah Kalimantan Timur: Hambatan Pembentukan Provinsi Berau Raya Ditengah Moratorium DOB

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sulawesi Tenggara: Aspirasi Warga Usulkan Pembentukan 7 Kabupaten dan Kota Baru

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Kalimantan Tengah untuk Mempercepat Pembangunan dan Pelayanan Publik

Letaknya yang strategis ini menjadikan Berau sebagai kawasan dengan potensi ekonomi besar, terutama dalam sektor pertambangan, perkebunan, dan pariwisata. 

Kabupaten Berau juga menjadi gerbang utama menuju destinasi wisata kelas dunia, yaitu Kepulauan Derawan, yang terkenal dengan keindahan bawah lautnya.

Jumlah Penduduk dan Kepadatan Wilayah

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, Kabupaten Berau memiliki jumlah penduduk sekitar 272.887 jiwa, dengan kepadatan 7 jiwa per kilometer persegi. 

Meskipun kepadatannya tergolong rendah, potensi sumber daya alam yang melimpah menjadi modal utama dalam mendukung kelayakan pembentukan Provinsi Berau Raya.

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sulawesi Utara: Usulan Pembentukan 9 Kabupaten dan Kota Baru Menjadi Solusi Terbaik

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Bengkulu: Usulan Pembentukan 7 Kabupaten dan Kota Baru Terus Mengapung

Jika dibandingkan dengan beberapa provinsi di Indonesia, luas Kabupaten Berau bahkan lebih besar dari beberapa provinsi yang telah berdiri, seperti:

Provinsi Bengkulu (19.9 ribu km²)

Provinsi Bangka Belitung (16.7 ribu km²)

Provinsi Bali (5.780 km²)

Dengan luas wilayah tersebut, jika Provinsi Berau Raya terbentuk, maka akan menjadi salah satu provinsi terluas di Indonesia.

Meskipun memiliki potensi besar, upaya pemekaran Provinsi Berau Raya menghadapi hambatan besar, yaitu moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB) yang diberlakukan oleh Pemerintah Pusat. 

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Jawa Tengah: Usulan Pembentukan 4 Kabupaten dan Kota Baru Makin Bergelora

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Jambi: Aspirasi Masyarakat Usulkan Pembentukan 6 Kabupaten Baru untuk Pemerataan

Moratorium ini menghentikan sementara proses pembentukan provinsi dan kabupaten/kota baru.

Moratorium DOB diberlakukan dengan alasan untuk mengkaji secara lebih mendalam dampak ekonomi, sosial, dan politik dari pemekaran wilayah terhadap provinsi yang sudah ada. 

Sumber: berbagai sumber