Lubuklinggau Disiapkan Jadi Role Model UMKM Sumsel, Fauzi Amro: Launching Awal Tahun 2026

PALPOS.ID - Walikota Lubuklinggau H Rachmat Hidayat (Yoppy Karim) yang juga Ketua DPD Partai Nasdem Lubuklinggau, menyampaikan keluhan pelayanan perbankan, khususnya dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam mendukung Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) khususnya di Bumi Sebiduk Semare.

 

Keluhan itu disampaikan Yoppy sebagai bentuk aspirasi dari para UMKM Se-Kota Lubuklinggau, pada acara kunjungan kerja (kunker) perorangan anggota DPR RI dalam rangka reses masa persidangan IV tahun sidang 2024-2025 dan serap aspirasi masyarakat dan pemangku kebijakan dalam bidang keuangan terkait KUR dan Akses Keuangan UMKM ke perbankan nasional.

 

Acara tersebut berlangsung di Hotel Dwinda, Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Watervang, Kecamatan Lubuklinggau Timur II, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, Senin 4 Agustus 2025.

 

Menurutnya, Yoppy selama ini bank-bank tersebut cenderung lebih fokus menyalurkan KUR untuk pembiayaan sektor perumahan, dibandingkan memprioritaskan pelaku UMKM yang membutuhkan suntikan modal cepat dan fleksibel untuk mengembangkan usaha kecil mereka.

 

BACA JUGA:Resahkan Warga, ODGJ Berhasil Dievakuasi Secara Aman ke Dinas Sosial Lubuklinggau

BACA JUGA:Simbol Toleransi dan Harmoni Antarumat Beragama, Walikota Hadiri Peletakan Batu Pertama Pembangunan GKY Lubukl

“Kami harap sinergi perbankan dengan pemerintah daerah dan pelaku UMKM bisa diperkuat," ujar Yoppy.

 

Diungkapkan Yoppy, selama ini pelaku UMKM dibuat menunggu tanpa kepastian oleh pihak perbankan khususnya dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) seperti Bank Sumsel Babel, BNI, BRI.

 

"Setelah adminitrasi dimasukan tidak ada jawaban, pengajuan diterima atau tidak, sehingga UMKM mempertanyakan kepada kami," kata Yoppy.

 

Ditegaskan Yoppy, UMK butuh modal cepat, bahkan hanya Rp5 juta pun bisa mengubah roda usaha mereka.

BACA JUGA:Terjebak Saat Mau Jual Hp Curian, Resedivis Curat Jadi Sasaran Amuk Massa

BACA JUGA:Ungkap 19 Adegan Tragis, Rekonstruksi Kasus Pembunuhan di Lubuklinggau

 

Karena itu tambah Yoppy, Pemerintah Kota Lubuklinggau berinisiatif memberikan bantuan modal Rp2 juta kepada 1.000 UMKM yang ada di Kota Lubuklinggau.

 

Ketua Komisi XI DPR RI, H Fauzi Amro, menanggapi adanya keluhan dan kendala UMKM dalam mendapatkan suntikan dana segar dari pihak perbankan, menyatakan telah mempersiapkan program untuk mendorong kebangkitan UMKM di Kota Lubuklinggau.

 

Dengan melibatkan langsung Pemerintah Kota Lubuklinggau dan pihak perbankan dalam membuka akses pembiayaan UMKM.

 

"Akses akan semakin dipermudah lewat peluncuran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) terbaru," ujar Fauzi.

BACA JUGA:Cegah Korupsi: KPK Sambangi Kota Lubuklinggau

BACA JUGA:Gerebek Tempat Pesta Sabu, Sat Narkoba Polres Lubuklinggau Amankan Pengedar dan Barang Bukti

 

Melalui regulasi tersebut, bank-bank Himbara seperti BRI, BNI, dan Bank Sumsel Babel akan lebih mudah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) baik skema super mikro, mikro, hingga besar.

 

“Selama ini UMKM langsung ke bank, ke depan kita dorong lewat verifikasi dari Dinas Koperasi dan UKM.

Jadi data pelaku usaha benar-benar valid, tidak ada UMKM ganda,” tegas Fauzi.

 

Dikatakan Fauzi, Kota Lubuklinggau memiliki sekitar 13.000 UMKM, namun hanya 18% yang aktif, yakni sekitar 3.600 pelaku usaha.

 

Data ini akan diverifikasi secara ketat agar penyaluran bantuan dan KUR benar-benar tepat sasaran.

 

Selain itu, Fauzi juga menyebutkan Walikota Lubuklinggau juga telah menyiapkan program bantuan dana Rp2 juta per UMKM, yang ditargetkan menyasar 5.000 pelaku usaha.

 

Bantuan tersebut rencananya juga dapat digunakan untuk subsidi bunga KUR, guna meringankan beban pelaku UMKM.

 

“Kalau dana Rp2 juta itu dipakai untuk subsidi bunga KUR, tentu ini sangat membantu pelaku UMKM agar tidak terbebani cicilan,” ujarnya.

 

Untuk memastikan efektivitas program, penyaluran KUR akan dilakukan secara bertahap.

 

Misalnya, pada tahap awal akan disalurkan ke 300 UMKM, dibagi rata ke tiga bank: BRI, BNI, dan Bank Sumsel Babel.

 

"Nanti 100 ke BRI, 100 ke BNI, 100 lagi ke Bank Sumsel Babel. Jika lancar dalam tiga bulan pertama, maka jumlahnya akan ditambah secara berkala," jelas Fauzi.

 

Saat ini menurut Fauzi, pihak OJK tengah memfinalisasi regulasi pembiayaan UMKM agar bisa menjadi legal standing (dasar hukum) yang kuat untuk mempermuda suntikan dana segar bagi UMKM.

 

Terlebih dengan kondisi negara seperti ini Presiden Prabowo menginginkan agar perekonomian Indonesia diperkuat melalui UMKM.

 

Fauzi juga menargetkan Lubuklinggau sebagai role model atau model pengembangan UMKM terbaik di Sumsel, bahkan nasional.

 

“Kota ini punya keunggulan, jumlah UMKM signifikan, wilayah tak terlalu luas, akses pasar bagus dan komitmen pemerintahnya kuat," ujar Fauzi.

 

Ditambahkan Anggita DPR RI dari Partai Nasdem ini, pihaknya menargetkan verifikasi data selesai 3–6 bulan kedepan.

 

"Jadi launching penuh program bisa dilakukan awal tahun 2026,” tegasnya.

 

Program ini pun didukung penuh oleh pihak perbankan, salah satunya Bank Sumsel Babel.

 

Menurut Direktur Bisnis Bank Sumsel Babel Suroso Djailani, selama ini penyaluran kredit kepada UMKM di Kota Lubuklinggau memiliki tingkat Non-Performing Loan (NPL) di bawah 3%, menandakan tingkat kepatuhan dan kesadaran membayar cukup tinggi.

 

"Jadi kesadaran masyarakat untuk menjaga nama baiknya sudah cukup bagus," tegas Suroso.

 

Karena itu Bank Sumsel Babel juga tengah menggulirkan program “Sultan” (Santri, Usaha, Literasi, Tani), yang akan memberikan kredit senilai Rp100 juta kepada pelaku UMKM potensial.

 

"Jika 2.000 dari 13.000 UMKM di Lubuklinggau bisa menjadi bagian dari program ini, maka Lubuklinggau dapat menyumbang Sultan Muda terbanyak di Sumsel," pungkasnya. (yat)

Sumber: