Kades Diingatkan Hati-Hati Gunakan Dana Desa, Ini Kata Anggota DPR RI...

'Nah 25 persen itu minimal maksimal bisa juga digunakan minimal 5-10 persen. 'Tergantung dengan kondisi masyarakat desa masing-masing', ujarnya.

Kedua, untuk Badan Usaha Milik Desa atau Bumdes, itu tidak disebutkan berapa persennya. 

BACA JUGA:Ini Biaya Pemasangan CNG untuk Motor dan Mobil, Masih Lebih Irit dari BBM Pertalite

BACA JUGA:Pergantian BBM Pertalite dengan CNG Dinilai Kebijakan Suka-Suka, Begini Kata Pengamat Ekonomi Yan Sulistyo!

Ketiga program ketahanan pangan dan hewani itu juga tidak disebutkan berapa nilainya. Keempat, ada anggaran dana operasional kepala desa.

Dikatakan Fauzi, Januari 2023 sudah harus dilakukan perencanaan anggaran.  Kemungkinan penanganan kemiskinan ekstrim, program ketahanan pangan dan hewani.

Program prioritas itu yang ada nominal minimal-maksimalnya hanya di penanganan kemiskinan ekstrim atau BLT itu maksimal 25 persen. 

Jadi sisa yang kurang lebih 67 sampai 70 persen itu bisa digunakan untuk pembangunan yang berkualitas bagi masyarakat.  

BACA JUGA:Ternyata Ada Batasan Umur Bagi Honorer untuk Jadi PNS, Anda Masuk Prioritas atau Tidak!

BACA JUGA:Guru Honorer Lulus PG PPPK Banyak Namanya Tercatat Pendukung Parpol, Gimana Nih!

Program DD itu adalah ketika di hulunya tidak ada komunikasi antara perangkat desa dengan BPD. Karena perangkat desa dan BPD ini seperti DPR, DPRD dan walikota. 

'DPRD untuk apa programnya untuk apa prosesnya pelaksanaan Seperti apa baru nanti output atau laporannya Seperti apa ini yang saya sampaikan ke masyarakat,' terang Fauzi. (*)

 

Sumber: