Dua Partai Besar Ini Kritik Gagasan 'Jokowisme' yang Digaungkan PSI, Sebut Bahaya hingga Tuai Kontroversi

Dua Partai Besar Ini Kritik Gagasan 'Jokowisme' yang Digaungkan PSI, Sebut Bahaya hingga Tuai Kontroversi

Dua Partai Besar Ini Kritik Keras Gagasan 'Jokowisme' Yang Di Gaungkan PSI, Sebut Bahaya hingga TuaiĀ Kontroversi--

JAKARTA, PALPOS.ID - Sosok presiden Jokowi dijadikan sebuah gagasan atau paham oleh Partai Solidaritas Indinesia atau PSI dengan sebutan 'Jokowisme'. 

Gaungan Partai yang identik dengan partainya anak muda itu mendapat kritikan pedas salah satunya dari Ketua DPD Partai PKS Mardani Ali Sera. Menurutnya gagasan PSI itu berlebihan dan berbahaya.

"Kebesaran seorang pemimpin tidak dinilai pada zamanya. Bahaya jika pujian berlebihan terhadap pemimpin yang sedang berkuasa," kata Mardani. 

BACA JUGA:Gerindra Prabumulih Target 2 Kursi di Setiap Dapil

Dikatakan politisi pentolan PKS itu Gagasan PSI tersebut dapat memunculkan kecendrungan yang apsolud, sebab membenarkan semua kebijakan.

Di era demokrasi, kata Mardani pemerintahan harus diperkuat dengan cara dikontrol untuk menjaga keseimbangan.

Gagasan PSI soal 'Jokowisme' itu tak hanya mendapat kritikan dari partai PKS bahkan juga kritikan datang dari Partai Demokrat, demokrat menilai gagasan itu menuai polemik dan kontroversi.

BACA JUGA:PKB Prabumulih Target 3 Kursi, Rifki Baday : Kami No Money Politik

"Pernyataan gagasan 'Jokowisme' itu sebenarnya mengundang polemik dak kontroversi. Bagaimana mungkin mempresentasikan gagasan Jokowisme," kata Deputi Bapillu DPP Partai Demokarat, Kamhar Lakumani.

Sambungnya, semenatara pak Jokowi dalam benak publik terpaca sebagai pemimpin yang tak memberi ruang diskursus dan minim gagasan.

Ia bahkan menyinggung pembangunan ibukota negara IKN, yang menurutnya tidak pernah dipresentasikan sebagai wacana pembangunan kedepan.

BACA JUGA:KSB Demokrat Prabumulih Fokus di Dapil 1

Belum lagi, tambahnya terkait pernyataan Jokowi yang berlebihan soal investor IKN.

"Contoh paling nyata adalah IKN yang sebelumnya pada masa kampanye Pilpres sama sekali tak dimunculkan sebagi diskursus publik. Segala yang berkaitan denga  IKN diselimuti misteri dan Hoax," ucapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: