7 Kecamatan Siap Bentuk Kabupaten Daerah Otonomi Baru Pemekaran Kabupaten Kampar Provinsi Riau

7 Kecamatan Siap Bentuk Kabupaten Daerah Otonomi Baru Pemekaran Kabupaten Kampar Provinsi Riau

Kabupaten Gunung Sahilan Darussalam, Pemekaran Baru di Provinsi Riau.-Palpos.id-Dokumen Palpos.id

BACA JUGA:Ini Tujuan Usul Daerah Otonomi Baru Kabupaten Subang Utara Pemekaran Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat

Termasuk, sambung H Abridar, ada pertambangan emas, bauksit, batubara dan sebagainya. ‘’Makanya kita berharap betul pembentukan kabupaten baru ini segera terealisasi,” tambah H Abridar.

Diberitakan Palpos.id sebelumnya, Provinsi Riau yang saat ini berpenduduk 6.8 juta jiwa lebih diketahui memiliki 13 Kabupaten dan 2 Kota.

Namun untuk mempercepat pembangunan dan rentang kendali birokrasi, maka Provinsi Riau usul tambah 3 kabupaten dan 2 kota sebagai Daerah Otonomi Baru atau DOB.

Bahkan, sejumlah pihak meyakini perekonomian bakal tumbuh lebih cepat, jika pemekaran kabupaten/kota ini disetujui Pemerintah Pusat.

BACA JUGA:UPDATE TERBARU! Usulan Daerah Otonomi Baru Provinsi Natuna Anambas Pemekaran Provinsi Kepri Bakal Terwujud...

BACA JUGA:2 Kelompok Inisiator Pemekaran Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, Ini Nama Kabupaten Daerah Otonomi Baru It

Adapun 3 kabupaten baru yang diusulkan itu yaitu Kabupaten Rokan Darussalam; Kabupaten Kampar Kiri; dan Kabupaten Indragiri Selatan.

Sementara 2 kota baru yang diusulkan sebagai daerah otonomi baru itu, yakni Kota Bagan Batu, dan Kota Duri.

Sebelumnya, Pengamat Ekonomi Universitas Riau Edyanus Herman Halim menyatakan pemekaran daerah itu merupakan permintaan masyarakat.

Adapun pertimbangannya diantaranya untuk pemerataan ekonomi dan peningkatan pelayanan.

BACA JUGA:7 Kecamatan Usul Daerah Otonomi Baru Kota Cikampek Pemekaran Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat...

BACA JUGA:Usul Daerah Otonomi Baru Kota Lembang Pemekaran Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat...

‘’Sebab diantara daerah baru yang diusulkan itu, misalnya Kota Bagan Batu dan Kota Duri, memang jauh dari jangkauan layanan pemerintahan,” ungkap Edyanus Herman Halim, beberapa waktu yang lalu.

Kemudian, sambung Edyanus Herman Halim, dari sisi ekonomi, daerah otonomi baru tersebut akan mendapat penyaluran anggaran dari APBN.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: