Pemekaran Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Muna Usul Bentuk Kabupaten dan Kota Baru

Pemekaran Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Muna Usul Bentuk Kabupaten dan Kota Baru

Pemekaran wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Kabupaten Muna calon ibukota Provinsi Muna Raya usul bentuk kabupaten dan kota baru, yaitu Kota Raha dan Kabupaten Muna Timur.-Palpos.id-Dokumen Palpos.id

Sedangkan 3 kabupaten DOB yang dibentuk yakni Kabupaten Muna Timur, Kabupaten Muna Utara dan Kabupaten Muna Selatan.

2.Provinsi Kepulauan Buton

Kedua yaitu wacana pembentukan Provinsi Kepulauan Buton pemekaran Provinsi Sulawesi Tenggara atau Provinsi Sultra.

Dimana, sebenarnya Provinsi Kepulauan Buton ini masih terganjal moratorium DOB belum dicabut Pemerintah Pusat.

Sebab semua persyaratan dan kelengkapan dokumen sudah terpenuhi. Bahkan sudah diserahkan kepada Pemerintah Pusat dan DPR RI.

BACA JUGA:UPDATE TERBARU! Pemekaran Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Bentuk 3 Provinsi Baru Gabung Provinsi Lain

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, 6 Fakta Menarik Benteng Keraton Buton di Kota Baubau

Sampai saat ini ada 1 kota dan 5 kabupaten tergabung dengan provinsi baru Provinsi Kepulauan Buton tersebut.

Kota dimaksud yakni Kota Baubau sekaligus sebagai calon ibukota provinsi DOB Provinsi Kepulauan Buton atau Provinsi Kepton.

Sedangkan 5 kabupaten bergabung itu, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Buton Selatan, dan Kabupaten Buton.

Jadi itulah wacana pembentukan 2 provinsi baru pemekaran wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara atau Provinsi Sultra.

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, 7 Wisata Eksotis Kabupaten Wakatobi Provinsi Kepulauan Buton

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, Profil Kabupaten Wakatobi Calon Daerah Provinsi Kepulauan Buton

Pemekaran wilayah khususnya pemekaran provinsi terus bergulir disejumlah daerah di Indonesia.

Perjuangan pemekaran wilayah dengan mengusulkan sejumlah provinsi baru masih berlanjut, meskipun moratorium DOB belum dicabut Pemerintah Pusat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: