Pemekaran Kota Lembang di Provinsi Jabar: Langkah Berani Kabupaten Bandung Barat Menuju Otonomi Baru

Pemekaran Kota Lembang di Provinsi Jabar: Langkah Berani Kabupaten Bandung Barat Menuju Otonomi Baru

Pemekaran Kota Lembang di Provinsi Jabar: Langkah Berani Kabupaten Bandung Barat Menuju Otonomi Baru.-Palpos.id-Dokumen Palpos.id

Suara Dukungan dari Inisiator dan Tokoh Masyarakat

Agoeng Darsono, Inisiator Komite Pemekaran Kota Lembang, dengan tegas menyatakan dukungannya terhadap pembentukan Kota Lembang. 

Menurutnya, Provinsi Jawa Barat perlu melakukan pemekaran untuk mencapai jumlah ideal 40 kabupaten atau kota, sejalan dengan jumlah penduduk yang mencapai 50 juta jiwa lebih. 

Pandangan serupa juga disuarakan oleh tokoh masyarakat Lembang, Jalaludin, yang melihat pemisahan ini sebagai langkah untuk pemerataan pembangunan dan mempercepat kendali birokrasi pemerintahan di tingkat lokal.

BACA JUGA:Pemekaran Tasikmalaya Provinsi Jabar: Terwujudnya Dua Daerah Otonomi Baru dengan Rencana Ambisius

BACA JUGA:Provinsi Pasundan: Menggali Identitas Tatar Pasundan dalam Dinamika Nama dan Pendidikan

Pandangan Komparatif terhadap Provinsi Lain

Dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa, seperti Jawa Timur dan Jawa Tengah, Provinsi Jawa Barat masih memiliki jumlah kabupaten dan kota yang relatif lebih sedikit. 

Jawa Timur, dengan penduduk 38 juta jiwa lebih, memiliki 29 kabupaten dan 9 kota. Jawa Tengah, dengan penduduk 35 juta jiwa lebih, memiliki 29 kabupaten dan 6 kota. 

Agoeng Darsono menegaskan perlunya pemekaran Kota Lembang untuk mencapai proporsi ideal, sesuai dengan jumlah penduduk yang ada.

Proses dan Tantangan Menuju Otonomi Baru

Meski mendapat dukungan kuat, proses menuju otonomi baru tidaklah mudah. Tantangan administratif, keuangan, dan tata kelola pemerintahan perlu diatasi dengan cermat. 

BACA JUGA:Provinsi Jawa Barat: Jejak Sejarah dan Dinamika Perubahan Serta Aspirasi Masa Depan

BACA JUGA:17 Daerah di Provinsi Jawa Barat Mengusulkan Pemekaran Kabupaten/Kota Baru

Pemilihan ibukota baru, penyusunan perangkat daerah, dan penyesuaian anggaran merupakan beberapa aspek yang memerlukan perhatian serius.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: