Kemenkumham Sumsel Pastikan 13.519 Warga Binaan Dapat Mencoblos di Pemilu 2024

BACA JUGA:Bentuk Desa Binaan Imigrasi, Kemenkumham Sumsel Libatkan Maysrakat dalam Pengawasan Keimigrasian

Jumlah ini terdiri dari 12.964 laki-laki dan 555 perempuan, mencerminkan variasi demografis di antara WBP yang memiliki hak pilih.

Selain itu, terkait dengan penyelenggaraan Pemilu, Dr. Ilham menyebut bahwa pihaknya telah melakukan kolaborasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota terkait dengan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Petugas KPPS akan terdiri dari pegawai setiap lapas yang dibantu oleh petugas KPPS dari luar yang ditunjuk oleh KPU.

BACA JUGA: Kemenkumham Sumsel Ajak Notaris Cegah Tindak Pidana Pencucian Uang

BACA JUGA: Koordinasi Ditjen HAM, Upaya Kemenkumham Sumsel Lakukan Percepatan Kinerja Bidang HAM

Mereka juga telah melaksanakan bimbingan teknis (bimtek) dan simulasi guna memastikan kelancaran pelaksanaan pemilu di Lapas/Rutan/LPKA.

Dalam konteks hukum, Dr. Ilham menegaskan bahwa partisipasi WBP dalam proses demokrasi ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Pasal 43 Ayat 1.

Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum.

BACA JUGA:Kakanwil Kemenkumham Sumsel Bekali Pegawai Lapas/ Rutan Bela Diri Kempo

BACA JUGA: Lingkungan Kekayaan Intelektual, Kemenkumham Sumsel Bakal Luncurkan

Oleh karena itu, WBP juga berhak untuk menggunakan hak politiknya, selama hak tersebut tidak dicabut berdasarkan keputusan pengadilan.

Sebagai mantan Kepala Lapas Merah Mata Palembang, Dr. Ilham menyatakan kesiapannya untuk mendukung penuh pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan ini.

Dia menekankan pentingnya memastikan bahwa seluruh warga negara, termasuk WBP, dapat menggunakan hak politiknya secara adil dan setara.

BACA JUGA: Optimalkan Stargegi, Kanwil Kemenkumham Sumsel Ikuti Analisa Dokumen Data Dukung Satker Usulan WBBM 2024

Sumber: