Menkumham Lantik 57 Pimti Pratama, Kadivpas Kemenkum Sumsel Berganti

INFORIAL, PALPOS.ID- Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, melakukan serangkaian mutasi dan promosi jabatan yang melibatkan 57 orang Pimpinan Tinggi Pratama di Kementerian Hukum dan HAM.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilakukan dengan khidmat di Graha Pengayoman, Gedung Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM pada Senin (18/3).

Salah satu poin penting dalam rotasi ini adalah mutasi Bambang Haryanto, Kepala Divisi Pemasyarakatan di Kanwil Kemenkumham Sumsel, yang kini menjabat sebagai Kadivpas di Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tenggara.

BACA JUGA: Kemenkumham Sumsel Ikuti Rapat Teknis Pengisian Kertas Kerja Penilaian Mandiri Maturitas SPIP

BACA JUGA: Kemenkumham Sumsel dan DJPB Sumsel Bekolaborasi Bina UMKM di Sumsel

Jabatan Kepala Divisi Pemasyarakatan Sumsel kini diisi oleh Mulyadi, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Divisi Pemasyarakatan di Kanwil Kemenkumham Kepulauan Riau.

Dalam sambutannya, Yasonna H. Laoly menyatakan bahwa mutasi dan promosi jabatan kali ini memiliki makna strategis terutama dalam menyongsong masa pergantian pemerintahan Indonesia.

Pelantikan dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek, terutama untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.

BACA JUGA: Selama Ramadhan Kemenkumham Sumsel Gelar Pesantren Lapas

BACA JUGA: Kemenkumham Sumsel Serahkan Penghargaan Kab/Kota Peduli HAM Kepada Pj Gubernur Sumsel

"Pesan saya kepada seluruh saudara adalah agar segera melakukan konsolidasi dengan seluruh jajaran dan mengambil langkah-langkah strategis guna mempercepat capaian kinerja organisasi. Ciptakan inovasi dan terapkan fungsi manajemen dengan mengutamakan efisiensi dan efektivitas," kata Yasonna H. Laoly.

Selain itu, Yasonna juga menyoroti agenda penting Kementerian Hukum dan HAM, terutama dalam menjelang berakhirnya kabinet kerja 2020-2024.

Salah satunya adalah gelaran Pilkada yang masih harus diselesaikan.

BACA JUGA: Kakanwil Kemenkumham Sumsel Minta Lapas Perketat Penjagaan Selama Bulan Ramadhan

BACA JUGA: Kemenkumham SumselKuatkan Pembangunan ZI, Budaya Antikoruspi, dan SPIP Kepada Seluruh Jajaran

Ia menekankan pentingnya menjunjung komitmen netralitas dan kesuksesan pelaksanaannya.

Menurut Menkumham Yasonna, terdapat empat agenda penting saat ini, di antaranya adalah menyusun kebijakan pada dokumen Renstra 2025-2029 yang akan menjadi pedoman kedepan.

Sumber: