Pemekaran Wilayah Sulawesi Tenggara: Alasan Pergantian Nama Daerah Otonomi Baru Provinsi Kepulauan Buton

SULAWESI TENGGARA, PALPOS.ID - Pemekaran Wilayah Sulawesi Tenggara: Alasan Pergantian Nama Daerah Otonomi Baru Provinsi Kepulauan Buton.

Pemekaran wilayah di Indonesia bukanlah hal yang baru. Banyak daerah yang mengusulkan pembentukan daerah otonomi baru (DOB) dengan harapan bisa mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Salah satu usulan pemekaran yang cukup lama diperjuangkan adalah pembentukan Provinsi Kepulauan Buton di Sulawesi Tenggara.

Dari Buton Raya ke Kepulauan Buton

Pada awalnya, usulan pembentukan provinsi baru ini dikenal dengan nama Provinsi Buton Raya. 

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sulawesi Tenggara: Dua Opsi Calon Ibukota Daerah Otonomi Baru Provinsi Kepulauan Buton

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sulawesi Tenggara: Enam Daerah Gabung Daerah Otonomi Baru Provinsi Kepulauan Buton

Namun, nama tersebut kemudian diubah menjadi Provinsi Kepulauan Buton atau yang disingkat Kepton. 

Alasan pergantian nama ini ternyata cukup mendasar dan berhubungan erat dengan karakteristik geografis serta tantangan pembangunan yang akan dihadapi oleh provinsi baru tersebut di masa depan.

"Kepulauan Buton merupakan wilayah maritim, dan pembangunan ke depan harus berorientasi pada daerah kepulauan," tegas Ketua Presidium KNP3-Kepton, Drs Alimudin Msi, dalam sebuah kesempatan beberapa waktu lalu.

Tantangan dan Harapan

Meski usulan pembentukan Provinsi Kepulauan Buton sudah lama diperjuangkan, realisasinya masih terganjal oleh moratorium DOB yang belum dicabut oleh Pemerintah Pusat. 

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sulawesi Tenggara: Usulan Empat Calon Kabupaten dan Kota Baru Terus Bergulir

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sulawesi Tenggara: Usulan Pembentukan Dua Provinsi Daerah Otonomi Baru Terus Mencuat

Sumber: