PDIP Usung 610 Kepala Daerah di Pilkada 2024: 54 Persen Kader Internal, Golkar Dominasi Koalisi 10 Persen

Dengan melibatkan berbagai kalangan, PDIP menunjukkan komitmennya untuk menghadirkan pemimpin-pemimpin daerah yang tidak hanya berintegritas tetapi juga memiliki kompetensi yang tinggi. 

Ini juga menjadi bukti bahwa PDIP mengedepankan inklusivitas dalam proses pengambilan keputusan politik, dengan memberikan ruang bagi berbagai kelompok untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa.

BACA JUGA:Megawati Soekarnoputri Lantik Pengurus DPP PDIP: Ada Nama Ganjar Pranowo dan Basuki Tjahaja Purnama

BACA JUGA:Ramai-Ramai Tomas di Muba Antar Formulir BalonBup Apriyadi ke Perindo PDIP dan PKB

PDIP dan KIM Plus: Tetap Netral dalam Koalisi

Meskipun beberapa partai seperti PPP, Perindo, dan NasDem telah merapat ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) dan membentuk KIM Plus, PDIP tetap mengambil sikap netral. 

Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa PDIP tidak mempermasalahkan keputusan partai-partai tersebut untuk bergabung dengan KIM Plus. 

"Ya, enggak ada masalah (semua partai gabung KIM)," ujar Hasto dalam sebuah kesempatan di Museum Multatuli, Lebak, Banten, pada Jumat (16/8).

Dalam konteks Pilkada serentak 2024, PDIP lebih memilih untuk fokus pada pengusungan calon-calon kepala daerah yang diusungnya. 

Menurut Hasto, PDIP telah berhasil menjadi jembatan penghubung bagi berbagai partai politik dalam koalisi di Pilkada serentak ini. 

Dari 305 calon yang diumumkan oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, PDIP menguasai 57 persen dari total 610 calon yang diusung di 305 daerah.

Kekuatan PDIP dalam Pilkada Serentak 2024

Hasto menjelaskan bahwa PDIP tetap menjalin kerjasama dengan partai-partai lain dalam mengusung calon kepala daerah. 

"Dari data-data yang kami sampaikan dari 305 (calon) yang diumumkan oleh Bu Ketua Umum (Megawati) ternyata PDIP menjadi jembatan penghubung dari seluruh partai. Dari total 610 calon dari 305 daerah itu ternyata PDIP 57 Persen," kata Hasto.

Komposisi calon yang diusung oleh PDIP tidak hanya berasal dari kader internal partai, tetapi juga dari kalangan non-partai, PNS, purnawirawan TNI/Polri, dan kalangan profesional lainnya. 

Sumber: