Kendala Administratif Pembentukan Daerah Otonomi Baru Provinsi Ogan Komering dan Enim (OKE) di Sumatera Selata

Dengan dijadikannya OKU sebagai pusat pemerintahan baru, diharapkan identitas budaya daerah ini bisa semakin kuat.

5. Perdebatan Mengenai Moratorium DOB

Meski wacana pembentukan Provinsi OKE mendapatkan dukungan luas dari berbagai pihak, namun hambatan terbesar yang dihadapi adalah moratorium pembentukan DOB yang diberlakukan oleh pemerintah pusat. 

Moratorium ini berlaku sejak beberapa tahun lalu sebagai langkah pemerintah untuk mengevaluasi efektivitas daerah otonomi baru yang sudah terbentuk.

Moratorium ini membuat pembentukan Provinsi OKE terhenti di meja perencanaan. 

Meski begitu, pengusul tetap melakukan berbagai upaya agar pemerintah pusat mencabut moratorium ini. 

Mereka berargumen bahwa pembentukan Provinsi OKE merupakan solusi yang lebih baik untuk mengatasi ketimpangan pembangunan di Sumatera Selatan.

6. Aspirasi dan Keinginan Masyarakat

Di balik segala tantangan yang ada, wacana pembentukan Provinsi OKE tetap hidup karena adanya dorongan kuat dari masyarakat. 

Mereka melihat bahwa pembentukan provinsi baru bisa memberikan peluang yang lebih besar dalam hal pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan pemerataan kesejahteraan. 

Bagi masyarakat, Provinsi OKE tidak hanya soal pembagian administratif, tetapi juga tentang kesempatan untuk memajukan wilayah yang selama ini mereka anggap terabaikan.

Herman Sawiran menegaskan bahwa wacana ini tidak akan berhenti meskipun moratorium masih berlaku. 

Ia dan para pendukung lainnya meyakini bahwa dengan adanya dukungan dari masyarakat, wacana ini pada akhirnya akan terwujud.

7. Tantangan dan Harapan ke Depan

Tantangan terbesar yang dihadapi oleh pengusul Provinsi OKE adalah kebijakan moratorium dari pemerintah pusat. 

Sumber: