Kendala Administratif Pembentukan Daerah Otonomi Baru Provinsi Ogan Komering dan Enim (OKE) di Sumatera Selata

Namun, selain itu, masih ada beberapa tantangan lain yang perlu diperhatikan, seperti pembiayaan pemekaran, penataan wilayah, dan kesiapan infrastruktur. 

Di sisi lain, pengusul juga harus memastikan bahwa pembentukan provinsi baru ini tidak hanya berdampak positif bagi sebagian kecil masyarakat, tetapi juga bagi seluruh wilayah yang terlibat.

Meski begitu, dukungan dari berbagai pihak menunjukkan bahwa pembentukan Provinsi OKE bukanlah hal yang mustahil. 

Dengan langkah-langkah yang lebih konkret dan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, harapan akan terbentuknya provinsi baru ini bisa menjadi kenyataan dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Kendala dan Solusi Pembentukan Provinsi OKE di Tengah Moratorium DOB

Salah satu kendala besar dalam mewujudkan pembentukan Provinsi OKE adalah kebijakan moratorium DOB yang masih berlaku.

Kebijakan ini diberlakukan sebagai upaya pemerintah pusat untuk mengontrol pembentukan daerah otonomi baru, dengan alasan efisiensi dan efektivitas pemerintahan. 

Banyak daerah otonomi baru yang terbentuk selama beberapa dekade terakhir menunjukkan performa yang kurang memuaskan, baik dari segi ekonomi maupun administrasi.

Namun, pengusul Provinsi OKE meyakini bahwa pembentukan provinsi ini tidak akan mengalami masalah serupa. 

Mereka menyebutkan bahwa wilayah Ogan Komering dan Enim memiliki potensi ekonomi yang sangat besar, terutama dalam sektor sumber daya alam dan pertanian. 

Dengan demikian, provinsi baru ini diyakini mampu mandiri secara ekonomi sejak awal pembentukannya.

Selain itu, mereka juga berupaya mencari solusi alternatif, salah satunya dengan mengajukan revisi terhadap kebijakan moratorium. 

Para pengusul berharap agar pemerintah pusat bisa memberikan pengecualian terhadap wilayah yang memiliki potensi besar, seperti Provinsi OKE. 

Mereka juga berjanji akan melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pemekaran, agar tidak mengulang kesalahan yang pernah terjadi di daerah otonomi baru lainnya.

Sumber: