Per 3 Juni 2025, Kemenkum Sumsel Sahkan 673 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Palembang, PALPOS.ID - Hingga 3 Juni 2025, jumlah Koperasi Merah Putih (KMP) yang telah resmi disahkan di Provinsi Sumatera Selatan telah mencapai 673 koperasi.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 543 merupakan Koperasi Desa Merah Putih, dan 130 merupakan Koperasi Kelurahan Merah Putih.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan (Kakanwil Kemenkum Sumsel), Agato P P Simamora menyampaikan bahwa pihaknya terus berkomitmen dalam memperkuat ekosistem hukum dan kelembagaan koperasi di daerah.

“Pengesahan badan hukum koperasi melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) merupakan langkah penting dalam menjamin legalitas dan keberlangsungan usaha koperasi.

BACA JUGA:KPK RI dan Pemprov Sumsel Perkuat Sinergi Pemberantasan Korupsi

BACA JUGA:Perkuat Pelindungan Produk Lokal, Kakanwil Kemenkum Sumsel Koordinasi dengan Dirjen Kekayaan Intelektual

Kami juga melakukan pengawasan terhadap notaris untuk memastikan pelayanan hukum yang akuntabel dan profesional, terutama dalam proses pendirian koperasi desa dan kelurahan Merah Putih,” ujar Kakanwil.

Dari total 3.258 desa/kelurahan yang tersebar di 17 Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan, Kemenkum Sumsel telah mencatat 1.669 Koperasi desa/kelurah Merah Putih, yang mana 673-nya telah disahkan.

“Antusiasme masyarakat desa dan kelurahan dalam mendirikan koperasi yang berperan sebagai badan usaha kolektif milik warga terus meningkat.

Hal ini terlihat dari data yang menunjukkan bahwa terdapat 996 KMP yang saat ini masih dalam proses pemesanan nama, yang merupakan salah satu tahapan awal pendirian koperasi,” papar Agato.

BACA JUGA:AirAsia Siap Terbang ke Kuala Lumpur dari SMB II Palembang, Gubernur: Ini Kabar Baik untuk Warga Sumsel

BACA JUGA:Sumsel Optimalkan TPKAD, Edward Candra Beberkan Strategi Akses Keuangan dalam Asesmen OJK

Adapun Kabupaten/Kota terbanyak yang telah mendaftarkan KDMP/KKMP adalah Kabupaten Lahat dengan jumlah 132 KDMP, disusul Kabupaten Musi Rawas dengan 90 KDMP dan Kabupaten Muara Enim dengan 70 KDMP.

Untuk dapat disahkan sebagai badan hukum, setiap KMP harus melalui mekanisme permohonan pengesahan akta pendirian yang diajukan ke Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK).

Sumber: