Haedar Nashir Ultimatum Pemerintah Terkait Larangan Muhammadiyah Salat Idul Fitri Pakai Lapangan...

JAKARTA, PALPOS.ID – Saat ini banyak pemerintah daerah atau Pemda melarang warga Muhammadiyah menggunakan lapangan untuk salat idul fitri 1444 hijriyah.

Salah satunya yakni Pemkot Pekalongan. Padahal lapangan itu hanya untuk tempat ibadah, bukan untuk kegiatan politik.

Larangan-larangan itu mendapat komentar dari Ketua Umum Pimpinan Pusat atau PP Muhammadiyah Haedar Nashir, Minggu 16 April 2023.

Menurut Haedar Nashir, seharusnya negara bisa bersikap adil dan ihsan ditengah perbedaan penetapan waktu lebaran idul fitri ini.

BACA JUGA:Inilah Negara-negara Bareng Muhammadiyah Rayakan Idul Fitri 21 April 2023, Berikut Penjelasannya...

BACA JUGA:Sama dengan Muhammadiyah, Pusat Astronomi Internasional Tetapkan 21 April 2023 Hari Lebaran Idul Fitri...

Apalagi ini masalah keagamaan, jangan sampai ada rezimentasi agama di negara ini, sehingga ada perbedaan dalam penetapan itu.

‘’Boleh saja lebaran idul fitri beda, namun kita bisa merayakannya bersama. Artinya jika ada perbedaan pandangan hal yang lumrah karena ini soal ijtihad.

Artinya ini akan terus ada perbedaan sampai nantinya kita semua sepakat akan ada kalender islam global,” ungkap Haedar Nashir saat ditemui wartawan di UMS.

Haedar Nashir mengaku penggunaan lokasi untuk salat id yang berbeda hari tentu tidak membatalkan salah satu diantara keduanya.

BACA JUGA:Ternyata Ini Membuat Pemerintah dan Muhammadiyah Beda dalam Penetapan Idul Fitri 2023, Ini Lengkapnya...

BACA JUGA:Keren! Cristiano Ronaldo Kini Sah jadi Warga Muhammadiyah? Begini Penjelasannya...

Bahkan, kata guru Besar Sosiologi ini, lokasi itu mendapat keberkahan dua kali lipat, karena dua kali digunakan untuk salat idul fitri.

‘’Harusnya tidak usah bikin larangan terhadap fasilitas milik negara tersebut. Harus syukur Muhammadiyah lebaran 21 April 2023, kemudian ada juga yang lebaran 22 April 2023,” jelas Haedar Nashir.

Sumber: