Abdul Mu’ti Sebut Larangan Muhammadiyah Salat Idul Fitri di Lapangan itu Langgar Kebebasan Berkeyakinan...

Abdul Mu’ti Sebut Larangan Muhammadiyah Salat Idul Fitri di Lapangan itu Langgar Kebebasan Berkeyakinan...

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti bersama Ketua Umum Haedar Nashir ungkap larangan warga Muhammadiyah gunakan lapangan Pemkot Pekalongan.-Palpos.id-Dokumen Palpos.id

JAKARTA, PALPOS.ID – Adanya larangan Pemda terhadap warga Muhammadiyah menggunakan fasilitas lapangan milik negara mendapat kritikan dari berbagai pihak.

Salah satunya dari Sekretaris Umum Pimpinan Pusat atau PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti, Senin 17 April 2023.

Sebenarnya kata Abdul Mu’ti, pemerintah daerah tidak berwenang melarang masyarakat salat idul fitri di lapangan.

Makanya, Pemerintah Pusat harus turun untuk menegur Pemda yang larang salat idul fitri di lapangan, Jumat 21 April 2023 mendatang.

BACA JUGA:Haedar Nashir Ultimatum Pemerintah Terkait Larangan Muhammadiyah Salat Idul Fitri Pakai Lapangan...

BACA JUGA:Inilah Negara-negara Bareng Muhammadiyah Rayakan Idul Fitri 21 April 2023, Berikut Penjelasannya...

‘’Jadi Pemerintah Pusat harus menegur Pemda yang buat kebijakan bertentangan dengan konstitusi dan melanggar kebebasan berkeyakinan tersebut,” tegas Abdul Mu’ti.

Larangan seperti ini tidak diatur dalam sistem negara Pancasila ini. Sebab, tidak ada aturan mengatur wilayah ibadah mahdlah seperti awal ramadan, idul fitri dan idul adha.

‘’Namun pemerintah sebagai penyelenggara negara berkewajiban menjadi kemerdekaan warga negara untuk beribadah sesuai agama dan keyakinannya,” terang Abdul Mu’ti.

Apalagi, sambung Abdul Mu’ti, fasilitas publik atau lapangan itu merupakan wilayah terbuka dan bisa dimanfaatkan masyarakat sesuai dengan ketentuan saja.

BACA JUGA:Sama dengan Muhammadiyah, Pusat Astronomi Internasional Tetapkan 21 April 2023 Hari Lebaran Idul Fitri...

BACA JUGA:Ternyata Ini Membuat Pemerintah dan Muhammadiyah Beda dalam Penetapan Idul Fitri 2023, Ini Lengkapnya...

‘’Yang jelas, jangan karena perbedaan paham agama dengan pemerintah. Salat idul fitri di lapangan adalah keyakinan,” tambah Abdul Mu’ti.

Diberitakan Palpos.id sebelumnya, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengaku, seharusnya negara bisa bersikap adil dan ihsan ditengah perbedaan penetapan waktu lebaran idul fitri ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: