Ini Tanggapan Kepala Daerah Terkait Usulan Provinsi Sumatera Tengah Pemekaran Gabungan 3 Provinsi

Ini Tanggapan Kepala Daerah Terkait Usulan Provinsi Sumatera Tengah Pemekaran Gabungan 3 Provinsi, yakni Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jambi dan Provinsi Riau.-Palpos.id-Dokumen Palpos.id
‘’Jadi jelas kita tak mendukung, karena harusnya dibicarakan sama-sama. Kita saja tidak bisa masuk atau caplok daerah lain, karena mereka pasti marah,” tambah Syamsuar.
Sementara Gubernur Jambi Al Haris menyatakan sah-sah saja untuk membentuk Provinsi Sumatera Tengah sebagai bagian dari aspirasi masyarakat.
BACA JUGA:Pemekaran Provinsi Sumatera Barat 4 Kabupaten Pilih Pisah dan Gabung 2 Calon Provinsi Baru
‘’Akan tetapi sampai saat ini kan masih moratorium DOB. Kecuali daerah khusus otonomi di Papua, karena ada kebijakan langsung dari negara,” terang Al Haris beberapa waktu yang lalu.
Bahkan, Al Haris mengaku belum bisa menyatakan setuju atau tidak setuju dengan wacana provinsi baru itu.
Akan tetapi, Al Haris menegaskan sampai hari ini Provinsi Jambi adalah satu, termasuk Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Bungo di dalamnya.
“Jadi, intinya saya belum bisa bicara itu, namun hingga hari ini Saya berkomitmen bahwa Provinsi Jambi adalah satu, tidak ada pemekaran,” tambah Al Haris.
BACA JUGA:Usulan 2 Provinsi Baru Pemekaran Provinsi Sumatera Barat Buat Kabupaten Solok Selatan Bingung
Disisi lain, Bupati Bungo Mashuri, malah menyambut baik dan sangat menyetujui usulan pembentukan Provinsi Sumatera Tengah tersebut.
‘’Usulan Provinsi Sumatera Tengah ini sangat bagus dan sebagai bentuk kemajuan daerah. Namun harus dibicarakan dengan semua daerah yang akan tergabung,” tutur Mashuri beberapa waktu lalu.
Namun, ungkap Mashuri, usulan pembentukan Provinsi Sumatera Tengah harusnya bukan sekadar surat. Tapi harus ada pembicaraan kepada daerah yang dicaplok.
‘’Jika ada pembicaraan tentu bisa menyatukan pemikiran. Namun ini tidak libatkan pejabat Provinsi Jambi, termasuk pejabat didaerah dalam wilayah Provinsi Jambi,” tambah Mashuri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: