Penutupan Rakor Program Manajemen, Kemenkumham Sumsel Komitmen Dorong Peningkatan Reformasi Birokrasi

BACA JUGA:Kemenkumham Sumsel gelar Sosialisasi dan Bimtek Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia tahun 2024

Rahmi Widhiyanti juga menyoroti keberhasilan pembangunan zona integritas sebagai salah satu indikator keberhasilan reformasi birokrasi, mengingat zona integritas merupakan wilayah yang memiliki komitmen tinggi terhadap pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sepakat dengan hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, Dr. Ilham Djaya, menegaskan bahwa rekomendasi yang dihasilkan dari rakor ini harus menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.

Ia menyatakan bahwa Kanwil Sumsel berkomitmen untuk melaksanakan bimbingan, pengawasan, dan pengendalian secara berjenjang dan periodik guna meningkatkan nilai indeks reformasi birokrasi di setiap unit satuan kerja.

BACA JUGA:Jelang Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Semester I, Kemenkumham Sumsel Matangkan Persiapan Acara

BACA JUGA:Jelang Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Semester I, Kemenkumham Sumsel Matangkan Persiapan Acara

”Rakor ini merupakan upaya strategis untuk memastikan bahwa seluruh program dan kebijakan yang dicanangkan dapat berjalan dengan efektif dan efisien,” kata Kakanwil Ilham Djaya.

Ia menambahkan bahwa Kanwil Sumsel akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.

Turut mengikuti kegiatan ini adalah tim dari Kanwil Sumsel, di antaranya Kabag Program dan Humas Yulizar, Kasubbag Program dan Pelaporan Dedy Zulian, Kasubbag Humas RB dan TI Hamsir, serta beberapa staf lainnya.

BACA JUGA: Kemenkumham Sumsel Ikuti Kegiatan Uji Keamanan Aplikasi Terhadap Hasil Verifikasi

BACA JUGA: Hadiri Pengukuhan Kepala OJK, Kemenkumham Sumsel Siap Berkolaborasi

Kehadiran tim dari Kanwil Sumsel ini menunjukkan komitmen mereka dalam mendukung program reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Kegiatan rakor ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Dengan adanya komitmen dari seluruh jajaran kementerian, diharapkan program reformasi birokrasi dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

BACA JUGA: Kemenkumham Sumsel himpun PNBP Rp17 miliar dari layanan keimigrasian

Sumber: