Mahkamah Agung Tolak Kasasi Menteri ATR/BPN dan PT GPU Serta Perintahkan Pemulihan Hak PT SKB

BACA JUGA:Ratusan Hektar Kebun Karet di Desa Jungai Tak Produktif Lagi, Anggota DPRD Sumsel Dapil 6: Akan Kita Perjuangk

Meskipun sebelumnya, PT SKB melalui kuasa hukumnya, Yusril Ihza Mahendra dari Kantor Hukum Ihza & Ihza Law Firm SCBD-Bali Office, sempat mengajukan permohonan perlindungan hukum langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Kasus ini menarik perhatian publik karena tidak hanya melibatkan aspek legalitas kepemilikan lahan, tetapi juga menyangkut nasib ribuan karyawan dan keluarganya yang bergantung pada perusahaan tersebut (PT SKB).

Diketahui, kasus ini bermula dari klaim lahan di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). 

dimana, PT SKB, yang bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit, telah mengantongi izin-izin yang lengkap untuk mengelola perkebunan di wilayah tersebut. 

Izin-izin ini mencakup Hak Guna Usaha (HGU), izin lokasi, izin usaha budidaya perkebunan, dan izin lingkungan.

Selain itu, PT SKB juga telah melakukan pembebasan lahan sesuai peruntukan sebagai perkebunan kelapa sawit.

Namun, PT GPU mengklaim bahwa sebagian wilayah perkebunan kelapa sawit PT SKB tumpang tindih dengan wilayah izin pertambangan yang dimiliki oleh PT GPU yang beroperasi di wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) Provinsi Sumsel.

Klaim inilah yang kemudian menjadi titik awal sengketa lahan antara kedua perusahaan tersebut. 

Perselisihan ini tidak hanya melibatkan aspek kepemilikan lahan, tetapi juga berujung pada tindakan hukum dan persidangan di berbagai tingkat pengadilan.

Proses Hukum yang Berbelit

Yusril Ihza Mahendra, kuasa hukum PT SKB, menjelaskan bahwa kliennya (PT SKB) telah mendapatkan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) yang sah atas lahan tersebut.

Namun, PT GPU tidak tinggal diam. Mereka mengajukan permohonan pembatalan SHGU PT SKB ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Kementerian ATR/BPN kemudian memutuskan untuk mengabulkan permohonan PT GPU dengan membatalkan SHGU PT SKB.

Keputusan ini tentu saja mengundang reaksi dari PT SKB, yang akhirnya membawa masalah ini ke ranah hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Sumber: