Mahkamah Agung Tolak Kasasi Menteri ATR/BPN dan PT GPU Serta Perintahkan Pemulihan Hak PT SKB

Selain itu, Yusril juga mengungkapkan bahwa Komisi III DPR telah mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada 27 Mei 2024 untuk membahas kasus ini.

Hasil RDPU tersebut ditindaklanjuti dengan dua surat dari Wakil Ketua DPR RI/KORPOLKAM kepada Kapolri, yang masing-masing tertanggal 31 Mei 2024 dan 12 September 2024.

Surat-surat tersebut pada pokoknya meminta Kapolri untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan di PTUN dan menunda segala tindakan yang dapat memperburuk situasi.

Yusril Ihza Mahendra menekankan pentingnya penegak hukum untuk menghormati proses peradilan yang masih berjalan di PTUN.

Menurutnya, langkah-langkah yang diambil oleh aparat penegak hukum seharusnya tidak mengganggu proses peradilan dan tidak menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat, terutama bagi para karyawan PT SKB.

Ia juga mengingatkan bahwa kasus ini berpotensi menciptakan preseden buruk bagi dunia usaha di Indonesia, di mana proses hukum yang belum tuntas bisa berujung pada tindakan pidana.

Dalam konteks ini, Yusril berharap agar Kapolri meninjau kembali langkah-langkah yang telah diambil terhadap pihak PT SKB, serta mempertimbangkan dampak yang lebih luas terhadap stabilitas perusahaan dan kesejahteraan para pekerja.

Namun, seiring dengan berjalannya kasus ini, keberlangsungan PT SKB menjadi semakin tidak pasti.

Penahanan terhadap beberapa pihak di perusahaan tersebut berpotensi mengganggu operasional perusahaan, yang pada akhirnya dapat berdampak pada ribuan karyawan dan keluarga mereka.

Selain itu, Yusril juga mengungkapkan kekhawatirannya bahwa tindakan hukum yang diambil oleh aparat penegak hukum dapat menciptakan ketidakpastian bagi iklim investasi di Indonesia, khususnya di sektor perkebunan.

Sebagai kuasa hukum PT SKB, Yusril berharap agar Presiden Joko Widodo dapat memberikan perhatian lebih pada kasus ini dan memberikan arahan kepada penegak hukum agar menunda proses pidana sampai seluruh proses hukum di PTUN selesai.

Menurutnya, hal ini penting agar PT SKB dapat tetap beroperasi dan memastikan keberlanjutan hidup bagi ribuan karyawan yang menggantungkan hidupnya pada perusahaan tersebut.

Sumber: