Mahkamah Agung Tolak Kasasi Menteri ATR/BPN dan PT GPU Serta Perintahkan Pemulihan Hak PT SKB

Pada tahap banding, PTUN Jakarta melalui Putusan Nomor 182/B/2024/PT.TUN.JKT pada 4 April 2024, memenangkan gugatan PT SKB dan membatalkan keputusan Kementerian ATR/BPN.

Kemenangan di PTUN tersebut menjadi titik terang bagi PT SKB. 

Namun, di saat yang sama, kasus ini berlanjut dengan proses pidana yang menjerat beberapa pihak dari PT SKB, termasuk pemilik perusahaan.

Dampak Terhadap Karyawan dan Nasib Ribuan Keluarga

Dalam pernyataannya, Yusril menegaskan bahwa PT SKB tidak hanya bertanggung jawab atas kegiatan perkebunan, tetapi juga memberikan lapangan pekerjaan bagi ribuan orang. 

Tercatat, PT SKB mempekerjakan sekitar delapan ribu karyawan melalui berbagai unit usahanya.

Jika dihitung bersama dengan keluarga karyawan, maka lebih dari 32 ribu jiwa bergantung pada kelangsungan bisnis PT SKB.

Situasi ini menjadi lebih kompleks ketika dua dari tiga tersangka dari pihak PT SKB telah ditahan oleh Bareskrim Polri pada 11 September dan 14 September 2024. 

Penahanan ini semakin memperburuk kondisi perusahaan dan menimbulkan ketidakpastian bagi ribuan karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut.

Yusril menyayangkan langkah yang diambil oleh penegak hukum, mengingat proses hukum di PTUN sedang berjalan. 

Ia khawatir bahwa penahanan terhadap pihak-pihak terkait dapat mengganggu stabilitas perusahaan dan kehidupan ribuan orang yang menggantungkan hidupnya pada PT SKB.

Permohonan Perlindungan Hukum Kepada Presiden Jokowi

Melihat kompleksitas kasus ini, Yusril Ihza Mahendra memutuskan untuk mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo.

Dalam surat tersebut, ia meminta agar Presiden memberikan perhatian khusus terhadap kasus ini dan memberikan perlindungan hukum kepada PT SKB, terutama terkait proses pidana yang sedang berjalan.

Yusril menegaskan bahwa kasus ini tidak hanya berdampak pada perusahaan, tetapi juga pada nasib ribuan pekerja dan keluarga mereka.

Sumber: