Polda Metro Jaya Panggil Lagi Abraham Samad: Saksi Kunci Kasus Dugaan Ijazah Palsu Eks Presiden Jokowi

“Jika tuduhan itu benar, maka ini preseden buruk. Jika tidak terbukti, ini juga bisa jadi alat untuk mempermalukan mantan Presiden,” ujar Herlambang Wiratraman, akademisi hukum tata negara dari Universitas Airlangga.

Transparansi dan Netralitas Penegak Hukum Diuji

Kasus ini menempatkan Polda Metro Jaya dan kepolisian secara umum dalam posisi krusial. 

Di satu sisi, mereka harus menanggapi laporan masyarakat secara profesional. 

Di sisi lain, mereka juga harus memastikan bahwa proses hukum tidak digunakan sebagai alat politik balas dendam ataupun pembungkaman.

Pemanggilan saksi dari berbagai pihak, baik yang berada di pihak pelapor maupun pihak terlapor, menjadi tahapan penting untuk mengurai simpul persoalan yang sudah kadung menjadi konsumsi publik nasional.

UU ITE Kembali Jadi Sorotan

Laporan Jokowi melalui kuasa hukumnya juga kembali menyoroti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang beberapa tahun terakhir kerap dikritik karena dianggap berpotensi membungkam kebebasan berekspresi.

Banyak aktivis menilai bahwa pasal-pasal dalam UU ITE masih memiliki potensi multitafsir dan rawan digunakan sebagai alat untuk membalas kritik atau perbedaan pendapat di ruang publik.

Namun di sisi lain, bagi sebagian kalangan, UU ITE juga penting sebagai instrumen hukum untuk menjaga etika komunikasi digital dan menghindari penyebaran informasi palsu atau hoaks.

Akankah Terungkap Kebenaran?

Seiring dengan terus berjalannya penyelidikan dan pemanggilan saksi, publik kini menanti dua hal: pertama, apakah Abraham Samad dan Michael Sinaga akan hadir dalam panggilan berikutnya? Dan kedua, apakah Polda Metro Jaya mampu menyajikan penyelidikan yang transparan, objektif, dan bebas dari tekanan politik?

Isu dugaan ijazah palsu ini sudah menimbulkan riak opini yang luas dan mengundang polarisasi di masyarakat. 

Oleh karena itu, penting bagi aparat penegak hukum untuk menjaga integritasnya dan tidak terburu-buru dalam mengambil kesimpulan, baik terhadap pelapor maupun terlapor.

Dengan begitu, apapun hasil dari proses hukum ini nantinya, masyarakat bisa menerimanya dengan kepala dingin karena telah melalui prosedur yang adil dan akuntabel.

Sumber: