Tutup temu Bisnis tahap VI Wamenkum : Belanja Produk dalam Negeri Harus Terus Digelorakan

JAKARTA,PALPOS.ID - Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham), Edward Omar Sharif Hiariej menutup secara resmi kegiatan Temu Bisnis Tahap VI di Jakarta Internasional (JI) Expo, Jakarta, Sabtu (05/08/2023).

Wamenkumham berpesan, meski kegiatan Temu Bisnis Tahap VI telah usai, akan tetap semangat untuk berperan aktif mewujudkan belanja Produk Dalam Negeri (PDN) harus terus digelorakan.
 
‘Hari ini rangkaian Temu Bisnis Tahap VI telah usai, namun peran aktif kita dalam mewujudkan belanja produk dalam negeri masih terus digelorakan,” ucap akrab disapa Eddy saat menutup Temu Bisnis Tahap VI.

BACA JUGA:Saatnya UMKM Naik Kelas Melalui Kekayaan Intelektual

Menurut Eddy, hal ini menjadi penting karena Kementiran/ Lembaga Negara merupakan konsumen barang dan jasa terbesar, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

“Sehingga mampu mewujudkan target belanja demi mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia,” tutur Eddy.

Dengan diselenggarakannya Temu bisnis Tahap VI, lanjut Eddy diharapkan baik pemerinta pusat, pemerintah daerah serta BUMN dan BUMD, dapat mengoptimalkan penggunaan APBN untuk belanja produk dalam negeri sebesar 95 persen dari total belanja pengadana barang dan jasa, sampai dnegan akhir tahun 2023.

BACA JUGA:Melalui Penggunaan Kendaraan Listrik, Pusri Dukung Program Dekarbonisasi

“Hal ini guna mewujdukan tema temu bisnis tahap VI kali ini, yang mengusung tema “Merdeka” belanja roduk dalam negeri, wujudkan kemandirian bangsa,” tandas Eddy.

Temu bisnis tahap VI merupakan sinergisitas Kementiran Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Kementrian Keuangan, yang berkolabirasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin)

Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari sejak Kamis lalu (3/8/20230 hingga Sabtu (5/8/2023), yang merupakan implementasi instruktur Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

BACA JUGA: Kemenkumham Terima Opini WTP 14 Kali Berturut- Turut

Berdasarkan data, pada kegiatanm Temu Bisnis Tahap VI ini terdapat peningkatan transaksi sebesar 29,5 Triliun rupiah yang terdiri dari transkasi oleh Kementrian/ Lemabag sebesar 18,5 Triliun rupiah dan yang dilakukan Pemerintah Daerah sebesar 11,34 triliun rupiah.

Rincian dari nominal 29,5 triliunm rupiah tersebut, yang sudah dilakukan pembayaran sebesar 16,13 tirilun rupiah dan transkasi yang telah dilaksanakan kontrak dalam hal ini sedang proses pembayaran sebesar 13,4 tirilun rupiah.

Diketahui sebekum dilaksanakannya road to Temu Bisnistahap VI, tercatat besaran transaksi PDN sebesar 420,7 tirilun rupiah, dan setelah road to Temu Bisnis Tahap VI dan ICEF 2023 dilaksanakan sampai dengan berakirnya kegiatan 9 hari menjadi 448.8 triliun rupiah.

BACA JUGA:Pusri Capai Kesuksesan dalam Transformasi 3 tahun AKHLAK

Selain itu, Kemenkumham secara khusus juga menyediakan layanan publik berupa layanan paspor Merdeka, dengan jumlah pemohon sebanyak 2,684 selama tiga hari, dan pameran produk warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Kemudian terdapat juga coaching clinic bidang kekayaan intelektual (KI), Adminitrasi Hukum Umum (AHU), dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Sementara Kakanwil Kemenkumham Sumsel Ilham Djaya mengatakan diwaktu yang bersamaan Kanwil Kemenkumham Sumsel juga turut membuka expo pelayanan publik di Palembang Indah Mal.

BACA JUGA:Permudah pendirian PT Pribadi Melalui Perseroan Perorangan

“Kami mendekatkan layanan kepada masyarakat, seperti layanan pembuatan paspor, layanan adminitrasi hukum umum, layanan kekayaan intelektual, hingga pameran produkhasil karya warga binaan pemasyarakatan,” kata Ilham.

Kegiatan yang berlangsung di Palembang tersebut digelar sejak 4-6 Agustus 2023.*

Sumber: