Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel Rapatkan Barisan untuk Percepatan Rencana Kinerja Tahun 2024

Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel Rapatkan Barisan untuk Percepatan Rencana Kinerja Tahun 2024

--

INFORIAL, PALPOS.ID-Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sumatera Selatan kembali menggelar rapat Percepatan Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024 pada Selasa, 16 Januari. 

Rapat tersebut dihadiri oleh seluruh jajaran di Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, yang terbagi menjadi tiga Bidang, yaitu Bidang Hukum, Bidang Pelayanan Hukum, dan Bidang HAM.

Acara dibuka oleh Kepala Divisi Administrasi, Rahmi Widhiyanti, yang menjelaskan bahwa tujuan rapat ini adalah untuk menyamakan persepsi dan sebagai langkah percepatan pelaksanaan kegiatan di Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel, terutama pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. 

BACA JUGA:Kanwil Kemenkumham Sumsel Raih Predikat WBK: Integritas dalam Tata Kelola Pemerintahan

BACA JUGA:Studi Tiru Zona Integritas, IAIN Pontianak Kunjungi Kanwil Kemenkumham Sumsel

Sejalan dengan pembukaan rapat, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Ika Ahyani Kurniawati, menyampaikan alokasi anggaran yang telah diterima Divisi Yankumham untuk tahun 2024.

Total anggaran yang diterima Divisi Yankumham mencapai Rp 7.463.290.000. 

Pembagian anggaran tersebut termasuk Rp 4.815.305.000 untuk Bidang Pelayanan Hukum, Rp 285.196.000 untuk Bidang HAM, dan Rp 2.133.055.000 untuk Bidang Hukum. 

BACA JUGA:Kemenkumham Sumsel Gencarkan Program Medis dan Sosial: 520 Narapidana Narkoba Terlibat dalam Rehabilitasi

BACA JUGA:Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel Pimpin Langkah Menuju Laporan Keuangan yang Transparan

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM juga memberikan informasi terkait Program Kegiatan yang telah disusun sepanjang tahun 2024, dengan rincian kegiatan pada masing-masing Subbid dan Subbidang.

Menyoroti Program Kegiatan tersebut, Ika Ahyani Kurniawati menjelaskan bahwa Bidang Pelayanan Hukum terdiri dari 72 kegiatan rencana kerja pada Subbid AHU dan 44 kegiatan pada Subbid Kekayaan Intelektual. 

Sementara itu, Bidang Hukum memiliki 58 rencana kegiatan pada Subbid FPPHD dan 29 rencana kegiatan pada Subbid JDIH. 

BACA JUGA:Kemenkumham Sumsel Kukuhkan Zona Integritas dengan Komitmen Bersama dan Perjanjian Kinerja

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: