Koordinasi Ditjen HAM, Upaya Kemenkumham Sumsel Lakukan Percepatan Kinerja Bidang HAM

"Kita terus berupaya mendorong reformasi di bidang hukum guna meningkatkan dan memperbaiki sistem hukum yang bermanfaat bagi masyarakat dan institusi," ujar Kepala Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum dan HAM.

BACA JUGA: Kemenkumham Sumsel Tindaklanjuti Aduan Pelanggaran HAM di Kabupaten OKI

BACA JUGA: Kemenkumham Sumsel Gelar Rapat Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Selatan

Indeks Reformasi Hukum (IRH) menjadi salah satu proses monitoring dan evaluasi dari regulasi yang telah berlaku.

Harapannya adalah setiap regulasi yang diterapkan dapat tepat guna dan tidak berbenturan dengan regulasi yang ada di tingkat atas, ungkap Ilham Djaya.

Selanjutnya, dalam hasil koordinasi dengan Penjabat (Pj.) Gubernur Sumsel, telah dibahas mengenai penentuan tanggal pelaksanaan pengukuhan Gugus Tugas Bisnis dan HAM, serta Pencanangan P2HAM di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BACA JUGA:Kemenkumham Sumsel Hadiri Entry Meeting Pemeriksaan BPK RI

BACA JUGA: Puncak Peringatan HBI ke-74, Kemenkumham Sumsel Gelar Upacara dan Tasyukuran

Kakanwil Ilham Djaya menyampaikan bahwa Pj. Gubernur menyambut baik dan siap memfasilitasi kegiatan tersebut.

Direktur Kerjasama, Dr. Harniati, SH, L. LM, turut menyambut baik koordinasi yang dilakukan oleh Kakanwil beserta timnya.

Beliau menyampaikan bahwa selain pengukuhan Gugus Tugas Bisnis dan HAM, juga direncanakan akan ada penguatan Bisnis dan HAM oleh Direktur Jenderal HAM dalam waktu dekat.

BACA JUGA: Kemenkumham Sumsel Dorong Pelayanan Berbasis HAM di Pemkab Empat Lawang

BACA JUGA: Peringati HBI ke- 74, Kanwil Kemenkumham Sumsel Gelar Upacara Ziarah dan Tabur Bunga

Semua ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan arahan dan mencapai hasil yang baik bagi Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel.

Dengan demikian, koordinasi antara Kemenkumham Sumsel dengan Direktorat Jenderal HAM Jakarta tersebut menjadi langkah penting dalam mempercepat pelaksanaan kinerja di bidang Hak Asasi Manusia (HAM) serta memperkuat reformasi hukum di Sumatera Selatan pada tahun 2024. ***

Sumber: