Kebijakan Tarif Anti Dumping: Solusi atau Masalah Baru?

Di Indonesia, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sedang mempertimbangkan usulan Komite Anti Dumping untuk menerapkan BMAD sebesar 200% pada tujuh kategori industri. 

Jika kebijakan ini dijalankan, Prof. Rhenald Kasali mengingatkan bahwa dampaknya bisa sangat merugikan, termasuk meningkatnya harga-harga barang dan menghambat pertumbuhan ekonomi.

BACA JUGA:Ini 7 Perusahaan di OKI yang Diadukan ke Disnakertrans OKI Karena Masalah PHK Karyawan

BACA JUGA:Karyawan Kena PHK tetap Dapat Bansos Dana BSU 2023, Asal...

Kasus Industri Tekstil dan Keramik

Industri tekstil di Indonesia menjadi salah satu yang paling terdampak oleh praktik dumping. 

Namun, Prof. Rhenald Kasali menekankan bahwa setiap industri memiliki kasus yang berbeda dan tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan yang sama. 

Ia mencontohkan bahwa asosiasi industri perlu lebih cerdas dan strategis dalam mengatasi masalah ini.

“Asosiasi harus lebih cerdas dan strategis. Yang berantakan dan merusak mereka adalah struktur industri, keberadaan bahan baku dan penolong yang tidak didukung pemerintah, Bea masuk terhadap bahan-bahan mentah dan permesinan terlalu tinggi, mahalnya biaya modal, harga gas dan energi yang kalah dengan negara lain,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa dalam kasus industri keramik, data-data yang diajukan asosiasi perlu diverifikasi kembali karena banyak yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Jalan Pintas yang Berbahaya

Prof. Rhenald Kasali menekankan bahwa kebijakan tarif anti dumping yang terlalu tinggi merupakan jalan pintas yang berbahaya. 

“Negeri ini apa-apa selalu cari jalan pintas. Seakan-akan tarif anti dumping ratusan persen solusi terbaik,” ujarnya di Depok. “Padahal ini bisa memicu pembalasan pada kategori industri lain yang menjadi komoditas ekspor Indonesia,” tambahnya.

Ia menegaskan bahwa industri tekstil memang terpukul, namun untuk industri elektronik dan keramik, solusi yang diperlukan adalah membangun industri yang lebih kuat dengan insentif yang menarik dari pemerintah.

Perbedaan Pasar dan Persaingan

Sumber: