5 Kecamatan Terluas Kabupaten Dharmasraya Calon Ibukota Provinsi Sumatera Tengah Pemekaran Gabungan 3 Provinsi

DHARMASRAYA, PALPOS.ID – Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat memiliki luas wilayah 2.961 kilometer persegi dan terdiri 11 kecamatan 52 nagari dan 461 jorong.

Dan inilah 5 kecamatan terluas Kabupaten Dharmasraya calon ibukota Provinsi Sumatera Tengah pemekaran gabungan 3 provinsi, meskipun moratorium DOB belum dicabut Pemerintah Pusat. 

Dimana, Kecamatan terluas yakni Kecamatan Koto Besar 488,19 kilometer persegi. Lalu Kecamatan Pulau Punjung 482,50 kilometer persegi, dan Kecamatan Koto Salak 464,39 kilometer persegi.

Keempat yakni Kecamatan Sembilan Koto dengan luas wilayah 454,80 kilometer persegi. Sementara kecamatan terluas kelima yaitu Kecamatan Asam Jujuhan dengan luas 257,72 kilometer persegi.

BACA JUGA:Batas Wilayah Kabupaten Dharmasraya Calon Ibukota Provinsi Sumatera Tengah Pemekaran Gabungan 3 Provinsi

BACA JUGA:Kabupaten Pesisir Selatan Calon Daerah Provinsi Puncak Andalas Pemekaran Gabungan 3 Provinsi

Usulan pembentukan Provinsi Sumatera Tengah pemekaran gabungan 3 provinsi terus mengambang, meskipun moratorium DOB belum dicabut Pemerintah Pusat.

Hal itu sangat wajar, sebab usulan Provinsi Sumatera Tengah sendiri merupakan aspirasi warga dan tokoh masyarakat dari daerah asal yang tergabung provinsi baru tersebut.

Jika benar-benar terwujud, maka Provinsi Sumatera Tengah bakal memiliki jumlah penduduk 1.84 juta jiwa, dan luas wilayah 23.1 ribu kilometer persegi.

Akan tetapi masih terjadi pro dan kontra terkait hal itu. Dan Ini tanggapan kepala daerah terkait usulan Provinsi Sumatera Tengah pemekaran gabungan 3 provinsi.

BACA JUGA:Kabupaten Dharmasraya Calon Ibukota Provinsi Sumatera Tengah Pemekaran Gabungan 3 Provinsi

BACA JUGA:Ini Tanggapan Kepala Daerah Terkait Usulan Provinsi Sumatera Tengah Pemekaran Gabungan 3 Provinsi

Diantaranya tanggapan dari Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldy beberapa waktu yang lalu. Dimana, Audy Joinaldy mengaku tahu Provinsi Sumatera Tengah dari media sosial.

Akan tetapi, Audy Joinaldy menegaskan jika Kemendagri hingga saat ini masih menetapkan moratorium DOB untuk pemekaran wilayah atau pemekaran daerah.

Sumber: