Pemekaran Wilayah Kalimantan Barat: Dua Opsi Nama Otonomi Baru Pemekaran Kabupaten Ketapang

Selain itu, pembentukan kabupaten baru juga diharapkan dapat membuka peluang kerja baru bagi masyarakat setempat, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi angka kemiskinan.

Tantangan Administratif dan Legal

Namun, pemekaran wilayah juga menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam hal pemenuhan persyaratan administratif dan legal. 

Moratorium DOB yang masih berlaku merupakan salah satu hambatan utama yang harus diatasi. 

Selain itu, proses pemekaran membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah pusat maupun daerah. 

Kerjasama yang baik antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan pemekaran ini.

Intinya, pemekaran Kabupaten Ketapang dengan membentuk Kabupaten Jelai Kendawangan Raya dan Kabupaten Tumbang Titi atau Matan Hulu merupakan langkah strategis untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik. 

Dengan potensi wilayah dan penduduk yang signifikan, kedua kabupaten baru ini diharapkan dapat menjadi pusat pertumbuhan baru di Kalimantan Barat. 

Namun, keberhasilan pemekaran ini membutuhkan dukungan dan kerjasama dari semua pihak terkait.

Pemekaran Wilayah Kalimantan Barat: Profil Lima Daerah yang Masuk Wilayah Otonomi Baru Provinsi Ketapang.

Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) sedang diusulkan untuk melakukan pemekaran wilayah. 

Tujuan dari pemekaran ini adalah untuk membentuk dua provinsi baru, yaitu Provinsi Kapuas Raya dan Provinsi Ketapang atau yang mungkin juga disebut Provinsi Tanjungpura. 

Meskipun moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB) oleh Pemerintah Pusat belum dicabut, pemekaran wilayah ini dianggap penting untuk pemerataan pembangunan di Kalimantan Barat.

Berikut adalah profil lima daerah calon DOB yang akan membentuk Provinsi Ketapang sebagai hasil pemekaran dari Provinsi Kalimantan Barat:

1. Kota Ketapang

Sumber: