Pangdam II/ Sriwijaya Pantau Pelaksanaan Pemilu di Lapas Perempuan Palembang

BACA JUGA: Kemenkumham Sumsel : Sarana Asimilasi dan Edukasi Milik Lapas Kayuagung Jadi Tujuamn Wisata Edukatif

Bambang Haryanto menginformasikan bahwa saat ini Lapas Perempuan Palembang memiliki sebanyak 582 orang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), tetapi hanya 432 orang yang memiliki hak pilih dan dapat mencoblos pada pemilu ini.

Dia menjelaskan bahwa perbedaan jumlah tersebut terjadi karena Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga binaan saat pendataan pemilih tidak tervalidasi, serta data NIK dan Kartu Keluarga (KK) mereka tidak sinkron.

Lebih lanjut, Bambang Haryanto menyampaikan bahwa Lapas Perempuan Palembang telah menyiapkan 2 Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus, yaitu TPS 901 dengan 157 pemilih dan TPS 902 dengan 275 pemilih.

BACA JUGA: kanwil Kemenkumham Sumsel Bina 5 Kabupaten Raih Peduli HAM

BACA JUGA: Kemenkumham Sumsel Tindaklanjuti Aduan Pelanggaran HAM di Kabupaten OKI

Dia juga menyoroti partisipasi petugas lapas sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), di mana terdapat 14 orang KPPS dan 4 orang Linmas yang bertugas di masing-masing TPS.

Selain WBP, ada juga 18 orang termasuk KPPS dan Linmas yang ikut mencoblos di lapas tersebut, serta 3 pegawai yang sedang bertugas namun bukan berdomisili di Palembang.

Bambang Haryanto menegaskan komitmen Lapas Perempuan Palembang dan seluruh Lapas/Rutan/LPKA se-Sumsel untuk mendukung penuh pemilu 2024 ini.

BACA JUGA: Kemenkumham Sumsel Gelar Rapat Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Selatan

BACA JUGA: Puncak Peringatan HBI ke-74, Kemenkumham Sumsel Gelar Upacara dan Tasyukuran

Serta memastikan bahwa proses pemungutan suara berlangsung aman dan lancar, sehingga warga binaan dapat memberikan suara secara rahasia dan tenang tanpa intervensi dari pihak manapun.

Panglima Kodam II/Sriwijaya, Mayjen TNI Yanuar Adil menyambut baik komitmen tersebut, dan menyatakan keinginannya untuk terjun langsung ke lapangan dan menyaksikan pelaksanaan pesta demokrasi yang diadakan setiap lima tahun tersebut di lingkungan lapas.

Dia menekankan beberapa hal yang menjadi fokus kunjungan, antara lain adalah jumlah mata pilih, lokasi dan alur TPS khusus bagi para WBP, serta upaya mitigasi pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban (Kamtib).

BACA JUGA: Kemenkumham Sumsel Dorong Pelayanan Berbasis HAM di Pemkab Empat Lawang

Sumber: